JAKARTA - Sektor perkebunan Indonesia memasuki babak penting dengan program hilirisasi yang diyakini mampu menciptakan peluang kerja besar dan nilai tambah ekonomi.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi perkebunan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka 1,6 juta lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, dan menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Hilirisasi perkebunan ini akan menciptakan 1,6 juta tenaga kerja,” ujar Mentan Amran dalam rapat koordinasi bersama BUMN pangan yang digelar di Kantor PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana disampaikannya di Jakarta, Rabu, 24 September 2025.
Menurut Amran, langkah besar ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong hilirisasi untuk memperkuat nilai tambah sektor pertanian.
“Jadi gini, ini sesuai arahan Bapak Presiden. Gagasan besar beliau, kita ingin hilirisasi perkebunan agar tercipta added value. Dalam program hilirisasi ini, kita juga lakukan replanting dengan tanaman baru,” jelasnya.
Anggaran Besar untuk Produktivitas dan Tenaga Kerja
Dalam rapat tersebut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp9,95 triliun untuk mendukung program hilirisasi. Dana tersebut dialokasikan, antara lain, untuk pengadaan bibit yang akan dibagikan gratis kepada masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi petani dan pelaku usaha perkebunan.
“Yang menjadi motor penggerak pendampingan di lapangan adalah PTPN sebagai perusahaan negara. Anggarannya sudah cair dan kita akan tindak lanjuti terus-menerus,” tegas Amran.
Salah satu komoditas utama dalam program ini adalah tebu, di mana pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk program bongkar ratoon, yaitu peremajaan tanaman tebu yang sudah tidak produktif.
“Bayangkan, hanya dengan kebijakan saja dari pemerintah, bongkar ratoon yang biasanya hanya 5 ribu hektare per tahun, sekarang sudah mencapai 17 ribu hektare. Naik hingga 200 persen. Dan sekarang kita tambah lagi dana, bongkar ratoon gratis,” kata Amran penuh semangat.
Target Luas Lahan dan Percepatan Program
Dari dana Rp1,6 triliun tersebut, pemerintah menargetkan program bongkar ratoon dapat mencakup 100 ribu hektare lahan, dengan fokus utama di Jawa Timur sebesar 70 ribu hektare yang tersebar di 26 kabupaten. Mentan menilai program ini sebagai salah satu bantuan pemerintah terbesar di sektor perkebunan.
“Kalau bisa, tiga bulan selesai. Dan ini bukan akumulasi, tahun depan juga ada lagi. Jadi, tolong sampaikan kepada para petani, ayo segera bongkar ratoon, karena pemerintah sudah mencairkan dananya,” ujarnya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan.
Selain peremajaan tebu, program hilirisasi juga mencakup komoditas strategis lain seperti kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara perkebunan yang unggul dan kompetitif di pasar dunia.
Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Tanpa Batas Akumulasi
Tak hanya fokus pada pendanaan untuk peremajaan tanaman, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan baru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian.
Jika sebelumnya ada batas maksimal pinjaman bersubsidi, kini ketentuan tersebut dihapus. Petani dapat mengakses pembiayaan KUR tanpa batas akumulasi selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Ini menunjukkan betapa besar perhatian Bapak Presiden kepada petani, sangat luar biasa. BUMN insya Allah akan bangkit ke depan, harus bangkit secara eksponensial. Teman-teman PTPN juga petarung, tinggal ditemani bertarung,” imbuh Amran.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses modal bagi petani sehingga mereka lebih leluasa meningkatkan skala usaha, mengembangkan teknologi, dan memperkuat daya saing produk perkebunan Indonesia.
Sinergi BUMN dan Pemerintah
Program hilirisasi komoditas perkebunan ini dilaksanakan melalui kerja sama erat antara pemerintah dan BUMN pangan, di antaranya Pupuk Indonesia Holding Company, Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding, PTPN I, PTPN IV, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PT Riset Perkebunan Nusantara, dan ID Food.
Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan program berjalan efektif di lapangan, mulai dari pendampingan teknis hingga penyaluran dana.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi ini agar seluruh komoditas strategis dapat dikembangkan secara menyeluruh, menciptakan nilai tambah yang signifikan, dan menumbuhkan ekosistem industri perkebunan yang kokoh.
Hilirisasi, Investasi Masa Depan Bangsa
Langkah hilirisasi bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan investasi masa depan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dengan memaksimalkan potensi perkebunan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor, meningkatkan daya saing ekspor, dan menciptakan kesejahteraan yang merata di tingkat petani.
Dengan target 1,6 juta lapangan kerja baru, hilirisasi perkebunan dipandang sebagai momentum kebangkitan sektor pertanian dan industri berbasis sumber daya alam.
Program ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ke depan, keberhasilan hilirisasi diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, berdaulat pangan, dan memiliki industri perkebunan yang berkelanjutan.
Melalui kerja sama pemerintah, BUMN, dan petani, mimpi menjadikan sektor perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi nasional dapat terwujud dengan lebih cepat dan kokoh.
